Monthly Archives: May 2011

Komisi8@yahoo.com

PPI Australia yang merupakan wadah bagi mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia mengadakan dialog bersama anggota DPR komisi 8 yang bertempat di KJRI Melbourne, Rabu malam (27/4) waktu setempat.
Dalam jalannya dialog sempat terlontar pertanyaan terkait masalah email pasti yang bisa dihubungi dari staf ahli komisi 8 DPR RI . Pertanyaan ini muncul setelah adanya masalah dalam proses menghubungi anggota DPR ketika berkunjung di Australia .
Dengan entengnya salah seorang anggota DPR RI komisi 8 mengatakan komisi8@yahoo.com ketika ditanya. Namun ada hal yang lucu karena ketika dikonfirmasi ternyata email tersebut sebenarnya belum terdaftar. Sekaligus juga hal yang memalukan bagi anggota DPR yang terlancur dicap sebagai kaum pembawa aspirasi rakyat.
Mungkin inilah potret pemerintahan kita saat ini yang masih sulit menemukan Birokrat yang “Jujur”.

Pihak komisi VIII diwakili oleh juru bicaranya Bapak Abdul Kadir Karding (PKB), beliau memperkenalkan anggota tim studi banding satu persatu dengan komposisi 7 orang anggota duduk di meja panelis yang terdiri dari perwakilan PDI-P (Ina Ammania), GOLKAR (Drs. H. Zulkarnaen Djabar), PKS (Ahmad Zainuddin, LC), PKB (H. Abdul Kadir Karding, SPI – Ketua Rombongan & Pembicara), GOLKAR (Dra. Hj. Chairun Nisa, MA), Hanura (Dra. Hj. Soemintarsih Muntoro, M.Si), dan Demokrat (Dra. Hj. Ratu Siti Romlah, M.Ag). Jumlah total keseluruhan anggota komisi VIII yang datang pada studi banding kali ini sekitar 11 orang.

MENYAMBUT HARDIKNAS

Mengkaji Kembali ada apa dibalik PP 66??

Hari ini kita  menyambut Hari Pendidikan Nasional (HARDIKNAS) yang jatuh pada tanggal 2 mei 2011. Moment perayaan ini tepat untuk menjadi upaya refleksi kembali pemerintah ( Dinas Pendidikan) untuk melihat kondisi pendidikan Indonesia saat ini yang masih bermasalah di sana-sini. Mulai dari sistem ujian nasional anak-anak SMP dan SMA baru-baru ini yang masih diwarnai dengan kecurangan, masih banyak anak-anak berusia 9 tahun putus sekolah dengan alasan tidak adanya biaya,  dan belakangan ini menjadi isu besar terutama di kampus kami yakni isu terkait PP 66 yang menjadi pengganti PP 17 tertuang dalam UU BHP yang telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam UUD 45 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pendidikan di seluruh satuan pendidikan, mulai pendidikan dasar hingga tinggi, baik sekolah swasta maupun negeri. Namun UU Sisdiknas selama ini membuat pemerintah kurang mencerminkan penjaminan penuh hak masyarakat atas pendidikan. Oleh karena itu Undang-Undang (UU) Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) harus diubah . Yang tak kalah menjadi isu hangat untuk kembali dipertnyakan adalah PP 66 tahun 2010.

PP yang resmi berlaku sejak ditetapkan pada 28 September 2010 ini berisi beberapa hal pokok, di antaranya tentang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang tercantum dalam Badan Hukum Milik Negara (BHMN),  pengelolaan keuangannya harus tunduk pada UU Keuangan melalui Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU). Untuk menyesuaikan dengan penggunaan PKBLU, masih diperlukan masa transisi. Namun, diharapkan pada 31 Desember 2012 semuanya sudah selesai.

Dalam PP baru ini  disebutkan tentang kewajiban-kewajiban PTN dalam proses rekrutmen mahasiswa baru. Setiap perguruan tinggi minimal harus menerima 20% mahasiswa yang berkebatasan ekonomi, tetapi memiliki otak cemerlang. Sementara untuk penerimaan mahasiswa baru, ditetapkan 60% mahasiswa baru harus melalui seleksi nasional dan terhitung sejak 2011  sudah mulai dilaksanakan.